JAKARTA – Pemerintah boleh saja merencanakan pembangunan dan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) hingga tahun 2025. Namun, semua itu bakal sulit terwujud bila tidak ada dukungan masyarakat dan campur tangan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab akan fasilitas PLTN.
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Prof. Dr. Ir Djarot Sulistio Wisnubroto menyoroti kurangnya sinergi antar lembaga pemerintah dalam pengembangan PLTN. Itulah yang salah dari sejumlah pandangan bahwa nuklir adalah wewenang BATAN semata.
Padahal, menurut pria yang mengenyam pendidikan S2 dan S3 di Negeri Sakura ini, pengembangan PLTN mengusung semangat mengamankan pasokan energi secara nasional.
“Jadi Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), dan sejumlah lembaga lainnya, harus terlibat,” papar Ayah satu anak ini, ditemui di ruang kerjanya, di bilangan Mampang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
Djarot yang kembali ke Tanah Air usai menyelesaikan studi S3 di Jepang, membandingkan Indonesia dengan komunitas, peneliti Nuklir di Negeri Sakura.
Sosok rendah diri yang mengaku menjabat sebagai Kepala BATAN adalah sebuah keberuntungan ini, meminta sejumlah pihak di Tanah Air turut bersinergi dalam mencipatakan fasilitas PLTN yang aman dan dapat memiliki kontribusi bagi hajat hidup orang banyak.
“Di Jepang misalnya sejumlah peneliti, dan komunitas intelektual (universitas) turut mendukung dan bekerja bersama-sama dalam menciptakan PLTN yang aman dan bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak. Di Indonesia justru kami yang dicap kalo semua yang berkaitan dengan nuklir itu urusannya BATAN,” katanya mencontohkan.
Sementara, mengenai dukungan masyarakat, tidak dipungkiri sejak dulu higga kini, kendala selalu gagal. Selain karena tingkat pemahaman masyarakat, ada juga yang paham tetapi terpengaruh oleh berita-berita negatif soal nuklir.
Inilah yang kini sedang dicanangkan pemerintah untuk bisa memberikan pemahaman terhadap masyarakat, namun tetap akan melihat situasi yang berkembang. "Kalau nantinya keinginan pembangunan PLTN masih dibawah 50 persen, tentu saja pemerintah tidak akan melakukan kegiatan itu," tuturnya.
Beski begitu, dibalik sejumlah catatan dalam pengembangan fasilitas PLTN, Pria kelahiran Yogyakarta, 49 tahun silam ini menyakini bahwa dalam segi peraturan dan kelembagaan, Indonesia memiliki kesiapan untuk membangun fasilitas PLTN. Terlebih ada sinergi antara BATAN dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
Hanya saja, sayangnya Indonesia belum memiliki Nuclear Energy Programme Implementing Organization (NEPIO) - merupakan lembaga yang dibentuk diluar BATAN dibawah kementrian ESDM yang akan membuat program secara jelas mengenai PLTN. "Malaysia, Thailand, dan Vietnam telah memiliki NEPIO," jelasnya.
Bahkan, Djarot yang memiliki latar belakang teknologi pengelolaan limbah radio aktif mengungkapkan bahwa Vietnam yang merencanakan pembangunan PLTN pada 2022, justru menunggu Indonesia. "Justru kita yang ditunggu," ungkap pria yang pada 1999 mulai masuk pegawai struktural eselon 3 hingga kini.
(amr)
Bersumber : okezone.com
0 komentar:
Posting Komentar